Din Syamsudin Menanggapi Polemik Istilah Kafir dan Non Muslim

 


Sebenarnya saya enggan untuk nimbrung karena khawatir polemik berkepanjangan dan hanya akan memalingkan perhatian umat Islam dari agenda mendesak yaitu penanggulangan problematika prioritas keumatan. Semula saya berharap segenap elemen umat agar menghindarkan diri dari mengangkat isu-isu yg krusial dan kontroversial apalagi pada tahun politik yg sensitif sekarang ini. Pada hemat saya, topik seperti tentang kafir dan semacamnya bisa ditunda (dimaukufkan) dulu. Tapi karena sudah terlanjur dan banyak pertanyaan, maka izinkan saya yang faqir ini  menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Saya menilai ada kerancuan dlm mengaitkan istilah kafir dan muwathin (warga negara) krn kedua istilah berada dlm kategori berbeda; kafir berada dlm kategori teologis-etis, sedangkan muwathin dlm kategori sosial-politik. Polemik berkembang rancu, baik krn penjelasan publik awal dari  Munas Ulama NU  ada mengaitkan keduanya ("dlm kehidupan berbangsa dan bernegara tdk ada istilah kafir tapi muwathin"), dan polemik kemudian berkembang pada konseptualisasi kafir secara teologis (berdasarkan asumsi bhw Munas menafikan atau meniadakan istilah kafir). Terjadilah semacam kerancuan atas kerancuan (tahafutut tahafut).

2. Istilah kafir dan bentuk2 derivatifnya (kafara, kufr, kuffar, kafirun) yg disebut 525 kali dalam Al-Qur'an adalah "dalalah Ilahiyah" (penunjukan Ilahi) terhadap perilaku, sosok, dan figur manusia tertentu. Al-Qur'an memang ada menyebut dlm bentuk kelompok (al-Qaumul Kafirun), tp banyak dlm nada personal baik tunggal (kafir) maupun plural (kafirun atau alladzina kafaru).

3. Karenanya, kafir merupakan konsep teologis sekaligus etis (berhubungan dgn pandangan ketuhanan dan sikap terhadap hal ketuhanan). Sesuai arti harfiyahnya yaitu "menutup", maka kafir menunjukkan perilaku menutup diri, tidak mau menerima, atau mengingkari kebenaran ttg Allah dan ajaran2 Allah yg diturunkan sebagai wahyu kepada manusia melalui rasul2 pilihanNya. Dalam hal ini, kafir bisa dinisbatkan kpd mereka yg tidak beriman kepada Allah dan ajaran2Nya, atau kpd mereka yg walaupun beriman kpd Allah tp membangkangi ajaran2Nya dan tdk bersyukur atas nikmatNya (ada istilah kafir akidah, kafir amal, atau kafir nikmat). Al-Qur'an juga mengenalkan konsep2 etis lain yg berhubungan dgn konsep kafir, seperti musyrik, fasiq, dan zholim. Semuanya menurut ahli keislaman dari Jepang Toshihiko Itzuzu sebagai ethico-religious concepts (konsep etika keagamaan) dlm Islam.

4. Sebagai konsep teologis, maka kafir  dinisbatkan kpd manusia yg tdk beriman. Sebagai istilah khas Islam, maka dari sudut keyakinan Islam, orang kafir adalah penganut keyakinan selain atau di luar Islam. Sebenarnya istilah ttg "orang luar" ini biasa dlm setiap agama yg memiliki kriteria keyakinan (bench marking of belief). Orang yg tdk memenuhi kriteria tsb dianggap orang luar (outsiders) atau orang lain (the others). Semua agama, seperti Yahudi, Kristen, Hindu, atau Buddha, memiliki istilah atau konsep ttg "orang luar" dan "orang lain ini" dan itu termaktub dlm Kitab Suci. Istilah semacam ini bersifat datar saja dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak lain, baik krn memakluminya maupun krn memang mereka merasa bukan "orang dalam" lingkaran keyakinan tsb. Masalah akan muncul jika istilah semacam kafir tsb  dipakai dalam nada labelisasi negatif atau pejoratif yg bersifat menghina atau menista.

5. Dalam Sejarah Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, istilah kafir yg dinyatakan Allah dlm Al-Qur'an tidak pernah secara lugas dan vulgar dikaitkan dgn pemeluk agama2 lain yg ada waktu itu seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mereka disebut dgn nama komunitas keagamaannya masing2, atau terhadap Yahudi dan Nasrani sering juga dipanggil sebagai "Penerima Kitab" (Ahlul Kitab). Artinya, istilah kafir dalam arti berada di luar akidah Islam tdk menjadi kata panggilan (label), tp hanya pemahaman terhadap orang luar Islam (konsep). Dalam pergaulan antar umat beragama, termasuk di Indonesia,  pemakaian istilah khas masing2 agama tsb terhadap "pihak lain atau pihak luar", seperti pemanggilan dgn kata kafir dan sejenisnya, tdk populer di ruang publik. Bahkan sekarang, pada era dialog dan kerja sama antar agama, baik pada skala global maupun nasional, sering dipakai istilah "pemeluk agama lain" seperti non-Muslim (ghairul Muslimin), non-Kristiani, dstnya, bahkan istilah Bhs Inggeris yg sering dipakai sekarang adalah the other faiths (pemeluk agama2 lain). Jelasnya, istilah/konsep kafir yg tdk mungkin dinafikan atau ditiadakan, mengalami transformasi pemakaian dlm konteks kehidupan masyarakat multi-kultural dan multi-keyakinan.

6. Istilah atau konsep muwathin (citizenship atau warga negara) adalah lain. Konsep ini sudah lama ada sejalan dgn pembentukan Negara-Bangsa (Nation State), bahkan sudah ada sejak pembahasan ttg konsep negara atau masyarakat kewargaan pada Zaman Yunani Kuno (di kalangan filosuf seperti Socrates, Plato, atau Aristoteles). Konsep itu (belum dgn istilah muwathin dan muwathanah) sudah juga menjadi pembahasan pemikir Muslim seperti Ibnul Muqaffa', Al-Mawardi, Ibn Abi Rabi', Ibnu Rusyd, atau Ibnu Khaldun. Wawasan pemikiran politik Yunani dan Islam ini ikut mempengaruhi konseptualisasi pemikir politik Barat seperti Montesqiu, John Lock, atau Hegel. Pemikiran politik ttg negara dan warga negara ini berkembang hingga masa modern pada pemikiran Muhammad Abduh, Ali Abd al-Raziq, hingga Malik bin Nabi. Di kalangan Muslim konsep ini berkembang sejalan dgn perkembangan negara-bangsa (Nation State atau al-Wathan). Pemikir politik Muslim kontemporer, seperti Bassam Tibi dan Fahmi Huwaidy sdh mulai mengemukan istilah Arab/Islam ak-muwathanah sbg padanan citizenship. Terakhir ini konsep al-muwathanah (citizenship atau kewarganegaraan) menjadi pilihan dunia terutama dlm bentuk al-muwathanah al-musytarakah atau common citizenship (kewarganegaraan bersama).

7. Dalam Pesan Bogor yg dikeluarkan dari Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia di Bogor, 1-3 Mei 2018 ttg Wasathiyyat Islam, istilah/konsep muwathanah menjadi aspek ketujuh dari Wasathiyyat Islam (enam yg pertama: i'tidal, tawazun, tasamuh, syura, ishlah, qudwah). Sebagai ciri dari Ummatan Wasathan (Ummat Tengahan) yg berorientasi pada Wasathiyyat Islam, muwathanah dipahami sebagai kewarganegaraan yg berpangkal pada pengakuan eksistensi negara-bangsa di mana seseorang berada, dan berlanjut pada peran serta aktif membangun negara. Konsep ini sebenarnya didasarkan pada pemahaman ttg dokumen2 dasar dalam Sejarah Islam, seperti Piagam Madinah.

8. Dalam konteks keragaman bentuk pemerintahan negara2 Islam, dan  desakan penerapan demokrasi dewasa ini isu nuwathanah/kewarganegaraan menjadi krusial. Arus migrasi antar negara terakhir ini membawa munculnya masalah identitas dan integrasi kaum migran. Maka isu muwathanah/citizenship menjadi krusial dan polemikal seperti yg terjadi di Eropa dan Amerika sehubungan dgn membanjirnya arus migrasi dari negara2 di Timur Tengah.

9. Dalam konteks Indonesia isu muwathanah/kewarganegaraan ini sebenarnya sudah lama selesai (bukan menjadi masalah kontroversial). Hal ini disebabkan oleh karena Indonesia dari awal kelahirannya sdh memiliki kesepakatan seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, yg oleh semua pihak (seperti Kesepakatan Pemuka Agama-Agama dari Musyawarah Besar Pemuka Agama-Agama utk Kerukunan Bangsa, Jakarta 8-11 Pebruari 2018) keduanya dianggap merupakan kristalisasi nilai2 agama. Sebelumnya,padan2015, Muhammadiyah sudah menegaskan suatu wawasan bhw Negara Pancasila adalah Darul 'Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Dalam kaitan ini, konsep muwathanah tidak ada masalah di Indonesia dan sudah lama dipraktekkan dalam  kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Derajat stabilitas dan kerukunan nasional yg tinggi adalah buah dari muwathanah yg bertumpu pada ko-eksistensi, toleransi, dan kerja sama antar anak2 bangsa. Gejala intoleransi dan ekskkusi lebih merupakan ekspresi dari aksi-reaksi terhadap masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi.

10. Implementasi muwathanah/kewarganegaraan menjadi bersifat kontroversial terkait dgn paradigma demokrasi yg dipilih bangsa. Jika demokrasi dipahami sbg manifestasi "political liberty and equality" (kebebasan dan persamaan hak politik) warga negara, maka muwathanah menuntut pemberlakuan meritokrasi (performa dan rekrutmen politik berdasarkan prestasi individual. Sebagai konsekwensi logis, tidak ada dan tidak relevan lagi diangkat isu mayoritas-minoritas sbg realitas demografis keagamaan. Sebaliknya, jika realitas mayoritas-minoritas demografis apalagi dikaitkan dgn realitas historis dan sosilogis, maka paradigma demokrasi yg diterapkan akan bersifat kultural. Problema yg belum dijawab oleh Demokrasi Pancasila adalah apakah Sila Keempat Pancasila itu mengandung arti Demokrasi Liberal (Liberal Democracy) yg antara lain mendesakkan psudo meritokrasi,  ataukah Demokrasi Multikultural (Multicultural Democracy) yg menuntut inklusi, toleransi, dan solidaritas sosial, atau lainnya. Pilihan bangsa terhadap corak demokrasi yg ingin diterapkan berhubungan erat dgn konsep muwathanah yg perlu kita pahami. Maka pada hemat saya, tafsir jama'i terhadap Sila Keempat dari Pancasila itu jauh lebih mendesak tinimbang mengangkat isu muwathin/warga negara dgn mengaitkannya dgn istilah kafir terutama pada suasana politik sensitif yg rentan memunculkan prasangka buruk yg tidak semstinya. Di sinilah letak kerancuannya: konsep sosial-politik dikaitkan dgn konsep teologis-etis.

11. Tapi mungkin dapat dipahami maksudnya: Janganlah bawa2 agama ke dalam politik (seperti menyebut istilah kafir kepada sesama anak bangsa karena mereka adalah sesama rakyat warga negara atau muwathin).  Kalau demikian adanya, maka itu merupakan "pandangan hukum keagamaan atau fatwa". Oleh karena itu terserah kepada "pasar bebas", mau membeli atau menolak. Maka tidak usah ribut dan repot. Suatu hal positif dari pandangan demikian adalah pesan moral "jangan mudah menuduh dan melabeli pihak lain secara berburuk sangka, karena itu tidak bermoral atau mencerminkan moralitas superior dan arogan". Maka, kepada umat Islam, mulai sekarang jangan ada lagi yg saling mengkafirkan, saling menghina seperti kamu Wahabi, Salafi, atau Khilafati (maksudnya pendukung khilafah)! Sesuai Firman Ilahi, "yang menghina belum tentu lebih baik dari yang dihina". Allahu a'lam bis shawab.

M. Din Syamsuddin
Ketua Dewan Pertimbangan MUI
Yangon, 5 Maret 2019.



No comments:
Write komentar