Kemendagri Cetak 1.600 e-KTP Untuk WNA

 


Kemendagri meminta pencetakan e-KTP untuk warga negara asing (WNA) yang mengantongi izin tinggal ditunda hingga melewati hari pencoblosan Pemilu 2019. Sejauh ini, Kemendagri sudah mencetak 1.600 e-KTP untuk WNA yang memenuhi syarat.

"Belum tahu kami. Kalau (jumlah) pemohonnya (berapa) belum tahu kami. Yang kami sudah tahu adalah yang sudah dicetak, 1.600-an," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (27/2/2019).

Kewajiban WNA memiliki e-KTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Artinya, aturan soal kewajiban WNA memiliki e-KTP sudah berlaku sekitar 5 tahun.

e-KTP yang dicetak untuk WNA memiliki batas waktu. Jika batas itu telah terlewati, e-KTP-nya tak berlaku lagi.

"Kalau sudah habis masa berlakunya kan nggak bisa dipakai," ujar Zudan.

Isu soal KTP untuk WNA ini heboh setelah seorang TKA China yang bekerja di Cianjur diketahui punya e-KTP. Bertambah heboh setelah diketahui bahwa NIK di e-KTP-nya ternyata masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e-KTP) untuk Warga Negara Asing ( WNA) berinisial GC yang beredar di media sosial.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, E-KTP milik GC dipastikan benar ada. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

"NIK-nya GC asli, KTP GC asli," kata Zudan.

Mengenai NIK milik GC yang sama dengan seorang WNI berinisial B, Zudan menjelaskan, hal itu terjadi karena kekeliruan petugas saat pencantuman data dalam DPT.

Pada data DPT, NIK milik GC tertukar dengan NIK milik B, sementara data lainnya tetap merupakan identitas B.

"Yang keliru adalah datanya B, input-nya menggunakan data (NIK) GC," kata dia.

Oleh karena itu, dipastikan bahwa nama GC tak ada dalam DPT. Sebelumnya, KPU juga telah memastikan hal ini.

"KTP ini (GC) disebut, dipublikasikan, kemudian seolah-olah ini masuk dalam DPT. Kemudian KPU melakukan penelusuran bahwa di dalam DPT, NIK ini (GC) atas nama Bapak (B)," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Demikian pula jika dicek di Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP 4), NIK yang diisukan milik GC ternyata tak menunjukkan nama GC, melainkan nama B.

DP 4 sendiri merupakan data dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi rujukan KPU dalam menyusun DPT pemilu.

"Poin pentingnya adalah Bapak GC dengan nomor induk kependudukan (NIK) itu tidak ada di DPT Pemilu 2019," ujar Viryan.

Informasi soal ini mereka setelah beredar foto KTP elektronik atau e-KTP seorang Warga Negara Asing ( WNA) asal China berinisial GC.

Dari foto yang beredar, KTP-el GC tercantum dengan NIK 320*************. Dalam foto itu, GC disebut tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Jumlah DPT Pemilu 2019 adalah 185.732.093 pemilih. Seandainya dikaitkan dengan isu liar potensi kecurangan pemilu di media sosial terkait kepemilikan e-KTP oleh WNA ini, jumlah 1.600 e-KTP WNA hanyalah 0,000861% dari jumlah DPT. Namun tentunya harus diingat bahwa WNA pemegang e-KTP sama sekali tak punya hak memilih. Perhitungan di atas hanyalah pengandaian.

Seorang WNA memang bisa memiliki e-KTP tapi dengan syarat yang ketat. Hal itu diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun kepemilikan e-KTP itu tak membuat WNA memiliki hak pilih di pemilu. Hak pilih hanya untuk WNI.

Berikut ini bunyinya (UU ini menggunakan istilah KTP-el untuk e-KTP):

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai jika Warga Negara Asing (WNA) bisa mendapatkan e-KTP, hal itu sangat membahayakan bagi keamanan Indonesia. Karena bisa disebut dengan penyusupan.

"Gak bisa lah WNA punya KTP. Kalau bisa seperti itu, bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Bisa ada penyusupan dari WNA, lama-lama bisa merubah demografi kita, merubah peta kependudukan kita," kata Fadli Zon, di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Seharusnya, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dapat lebih mengawasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keberadaan WNA.

"Tim Pora seharusnya bekerja ya mengawasi orang asing. Jadi kalau ada yang mendapat e-KTP harus dicek, apa mendapatkannya ilegal apa legal. Kalau ilegal artinya harus ada yang diperiksa, sisi keamanan nasional ini sangat membahayakan, karena ada penyusup bisa mendapat e-KTP," ungkap Fadli Zon.

Fadli Zon menambahkan, persoalan seperti ini bukan hanya sekedar terkait Pilpres dan Pileg melainkan persoalan negara yang harus ditangani secara serius.

"Harus di cek keseluruhan jangan sampai yang di Cianjur itu fenomena gunung es, ini baru yang ketahuan padahal masih banyak kasus seperti ini. Ini bukan persoalan Pilpres, ini persoalan negara karena WNA bisa dapat e-KTP namanya infiltrasi harusnya TNI sudah dalam kasus ini. Kita tidak tahu latar belakang mereka, bisa saja mereka tentara," tutupnya.


No comments:
Write komentar