Apakah Istri Harus Mentaati Suami dalam Perbedaan Fiqih ?

 

Allah berfirman dalam al-Quran, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada…" (QS. an-Nisa: 34)


At-Thabari menjelaskan, "Ini adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada para suami, lebih tinggi dibandingkan para istrinya. Karena itu mereka menjadi pemimpin bagi para wanita, pemutus perkara mereka, untuk urusan wanita yang Allah serahkan kepada para suami. Lalu Allah memuji wanita qanitah, yaitu mereka yang taat kepada Allah dan suaminya."


Kemudian at-Thabari menyebutkan keterangan Ibnu Abbas, "Artinya para lelaki adalah pemimpin, dan kewajiban mereka para wanita adalah mentaati suaminya sesuai yang Allah perintahkan untuk mentaatinya."


Apakah ketaatan ini berlaku mutlak ? Ketaatan kepada makhluk tentu saja tidak berlaku mutlak, namun di sana ada batasan.


Pertama, tidak boleh dalam hal maksiat


Kita tidak boleh mentaati makhluk dalam hal maksiat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Ta’ala." (HR. Ahmad 1095 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)


Kedua, tidak sampai membahayakan diri sendiri


Karena mentaati suami adalah untuk kebaikan bersama, termasuk istri. Sehingga tidak boleh menyebabkan adanya madharat dalam ketaatan ini. Allah ajarkan agar kita melaksanakan perintah-Nya sesuai kemampuan kita.


Allah berfirman, “Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu..” (QS. at-Taghabun: 16)


Jika terjadi perbedaan dalam masalah fiqh, apakah istri juga harus taat kepada suami ?


Al-Izz bin Abdus Salam memberikan kaidah, "Kaidah tentang orang yang wajib ditaati, yang boleh ditaati, dan yang tidak boleh ditaati. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk kecuali untuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk ditaati, seperti para rasul, ulama, pemerintah, qadhi, para wali, orang tua, ibu, pemimpin, atau suami."


Lalu beliau melanjutkan, "Jika seorang imam atau hakim memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia yakini halalnya, sementara yang diperintah meyakini haramnya, apakah yang diperintah boleh melakukannya, dengan pertimbangan sesuai pemahaman yang memerintah? Ataukah tidak boleh melakukannya, dengan pertimbangan pemahaman yang diperintah?. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini."


Termasuk kasusnya, Jika suami menyuruh istrinya melakukan perbuatan A, sementara mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah istri boleh melakukan perbuatan A padahal dia yakini itu haram, mengingat ini perintah suami? Ataukah dia tidak boleh melakukannya karena menurut pemahaman dia itu dilarang. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.


Ibnu Qudamah menyebutkan contohnya, "Jika ada seorang lelaki memiliki 2 istri, yang satu muslimah dan yang satu ahli kitab (dzimmiyah), lalu mereka minum sedikit khamr yang tidak sampai menyebabkan mabuk (karena sedikit), apakah suami boleh melarang keduanya ?"


"Ketika istri ingin minum khamr namun tidak sampai membuat mabuk, maka suami berhak melarang istri muslimah. Karena keduanya (suami dan istri muslimah) sama-sama yakin bahwa itu haram. Namun untuk istri dzimmiyah, suami tidak berhak melarangnya, sebagaimana yang ditegaskan Imam Ahmad. Karena minuman ini dia yakini halal menurut agamanya."


Beliau melanjutkan, "Demikian hukum yang berlaku jika seorang lelaki menikahi muslimah yang meyakini khamr nabiz sedikit itu mubah, apakah suami berhak melarangnya? Ada dua pendapat dalam hal ini. Madzhab Imam as-Syafii dalam masalah ini ada rincian. Dan dinyatakan as-Suyuthi bahwa yang rajih (lebih kuat) adalah pendapat yang membolehkan suami untuk melarangnya. Beliau menyebutkan satu kadiah dalam al-Asybah wa an-Nadzair,


Kaidah ke-35 – hal yang diperselisihkan tidak diingkari, namun yang diingkari adalah hal yang disepakati. dikecualikan dari kaidah ini, jika yang mengingkari memiliki hak, seperti suami yang berhak melarang istrinya minum nabiz, ketika istrinya meyakini itu mubah, atau melarang istrinya yang nasrani, menurut pendapat yang benar. (al-Asybah wa an-Nadzair, hlm. 158)


Berdasarkan keterangan di atas, ada beberapa hal yang perlu kita bedakan,


[1] Sejauh mana istri wajib taat kepada suami dalam masalah perbedaan pendapat fiqh?


[2] Apakah suami boleh memaksa istri untuk mengikuti pendapat fiqhnya?


Disimpulkan oleh Dr. Abdul Aziz as-Syibl – Pengajar di Universitas Imam Muhammad bin Saud, "Jika yang dilarang masalah yang mubah, dimana tidak membahayakan bagi istri ketika mentaati suaminya, maka mentaati suami dalam hal ini menjadi keharusan bagi wanita. Namun jika si istri mengikuti pendapat seorang ulama yang berpendapat bahwa perbuatan A ini haram, maka tidak boleh bagi suami untuk memaksa istrinya untuk melakukan perbuatan itu." (Dinukil Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 130355)


Allahu a’lam.


No comments:
Write komentar